Emir, Gubernur BI Tidak Harus Ekonom

20-03-2013 / KOMISI XI

Ketua Komisi XI Emir Moeis menilai orang yang harus menduduki kursi jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) tidaklah harus seorang ekonom.

"Jabatan Gubernur BI bukan monopoli ekonom, jadi nggak mesti ekonom," ujar Emir di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan ekonom Sri Adiningsih, Tony Prasetiantono dan Ahmad Erani Yustika untuk memberi masukan tentang calon Gubernur BI di Gedung Nusantara I, Selasa sore (19/3).

Menurut Emir, berdasarkan pengalaman selama ini, jabatan Gubernur BI pernah dipimpin oleh orang-orang yang bukan ahli ekonomi. Kriterianya menguasai ekonomi makro prudential agar jika terjadi krisis dapat diatasi dan memiliki sifat leadership.

"BI pernah dipimpin oleh empat orang berlatar belakang hukum di antaranya, Syarifudin Prawiranegara  Jusuf Muda Dalam, Sumanang dan Sumarno," kata Emir.

Terkait penilaian terhadap Agus Marto, Emir enggan menjawabnya. Sebab itu tidak etis diungkapkan saat ini. "Nggak ada penilaian. Saya mau sebut kriteria saja," ungkapnya.

Sementara itu, Ekonom Ahmad Erani Yustika melihat BI akan lebih dominan mengatur sisi moneter, sistem pembayaran dan makroprudensial. Sebab tugas mikroprudensial sudah diserahkan ke OJK.

"Kompetensi mikroprudensial tidak berguna, karena BI itu ahli makro dan kebijakan moneter sehingga Agus kurang cocok. Dia (Agus) sangat menguasai mikroprudensial, karena pengalamannya sebagai bankir. Pada saat ini menjadi Menkeu selama tiga tahun jadi modal. Bagaimana memahami karakteristik fiskal," katanya. (sf)

 

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...